Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu Meminta Pihak Yang Merasa Di Curangi Di Pemilu Untuk Memberikan Bukti

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu Meminta Pihak Yang Merasa Di Curangi Di Pemilu Untuk Memberikan Bukti – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memperingatkan tidak bisa ada pergerakan di luar konstitusi yang mendelegitimasi hasil Pemilihan presiden 2019 yang diputuskan KPU, seperti people power. Ryamizard meminta pihak yang rasakan dicurangi di Pemilu untuk memberikan bukti.

Dapatkan Bonus Yang Melimpah Bersama Kami, Diantaranya : # Bonus Cashback 5% Tiap Minggunya # Bonus Kemenangan 2,5% Tiap Minggunya # Bonus New Member 10% # Bonus Referensi Teman 15% Selamanya Silahkan Langsung Klik Disini Untuk Dapatkan Bonus-bonus Tersebut

“Tidak bisa (ada penggerakan massa seperti people power), kita negara hukum,” tutur Ryamizard waktu didapati di lokasi CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).

Ryamizard lalu memperingatkan, tidak baik memaksakan rakyat bila memang tidak ada bukti manipulasi pemilu.

Silahkan Langsung Hubungi CS Kami Untuk Bergabung Dan Dapatkan Bonus-bonus Yang Menarik Yang Kami Tawarkan

Lihat Kontak Kami Klik Disini :

“Memaksa-maksa tidak baik ya. (Ada yang katakan) ‘Kami akan menuntut, sebab terdapat beberapa kecurangan’, KPU katakan, ‘mana manipulasi? Tunjukkan,” tuturnya.

Menurut Ryamizard, bila memang dapat dibuktikan ada manipulasi di Pemilu karena itu hal itu bisa ditempuh dengan jalan hukum.

“Janganlah maksa-maksa rakyat. Jika ada bukti, silakan (tempuh jalan hukum), ini negara hukum,” katanya.Awalnya dikabarkan, Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberikan laporan serta menyerahkan terdapatnya pendapat manipulasi di skema info perhitungan suara (situng) KPU. Laporan ini mempunyai tujuan minta Bawaslu hentikan proses situng KPU.

“Team relawan IT Prabowo-Sandi ini hari ada di Bawaslu untuk memberikan laporan terdapatnya pendapat manipulasi yang dikerjakan oleh pihak tersendiri dalam soal ini ialah IT, skema IT di KPU,” tutur Koordinator Relawan IT Mustofa Nahrawardaya di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

Ada 73.715 pendapat manipulasi dari sample 477.021 TPS yang diberikan BPN pada Bawaslu. Mustofa menyebutkan keseluruhan manipulasi sampai 15,4 %.

Selain itu Bawaslu akan mengadakan sidang pendahuluan atas laporan itu pada Senin 6 Mei 2019. “Ada dua laporan dari BPN ke kami. Pertama berkaitan dengan situng serta ke-2 berkaitan dengan instansi survey quick count. Ini sedang kami dalami, kita kaji, kelak hari Senin kami akan lakukan sidang ajudikasi dengan keputusan pendahuluan,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5)

You might also like